Korupsi dan HAM : Tinjauan Sosio-Yuridis terhadap Pelanggaran Hak-Hak Dasar dalam Praktik Korupsi Sistematis di Indonesia

Abstract

Korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sistematis, terutama melalui penggerogotan anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausal antara praktik korupsi dengan pelanggaran HAM di Indonesia, dengan fokus pada dampaknya terhadap hak atas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Melalui pendekatan sosio-yuridis dan analisis kualitatif terhadap data sekunder dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta laporan organisasi HAM nasional dan internasional, penelitian ini mengintegrasikan teori keadilan sosial (Rawls), konsep negara hukum (rechtstaat), dan pendekatan HAM berbasis kebutuhan dasar (basic needs approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam sektor publik—khususnya dalam proyek infrastruktur, anggaran pendidikan, dan layanan kesehatan—telah secara nyata mengurangi akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperlebar ketimpangan sosial, dan melemahkan legitimasi negara hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai bagian integral dari perlindungan HAM, dan diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum, penguatan transparansi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.